Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat memimpin kunjungan kerja reses di di Kupang, NTT, Senin (11/8/2025). Foto : Galuh/Andri

PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan massal yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami sudah sampaikan beberapa kali kepada Kepala BGN agar memperbaiki sistem dari hulu ke hilir dalam penyediaan makanan MBG sesuai kesepakatan rapat-rapat Komisi IX. Kami juga meminta BGN segera melibatkan Badan POM,” kata Charles di Kupang, NTT, Senin (11/8/2025).

Charles menekankan, pelibatan BPOM harus dilakukan tidak hanya untuk memberikan pelatihan, tetapi juga secara langsung memeriksa dan menguji makanan di lapangan. 

“Untuk memastikan agar makanan yang disajikan kepada anak-anak kita itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Kami masih menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat BGN bisa melibatkan Badan POM, bukan saja untuk melatih, tetapi juga di daerah dalam hal memeriksa maupun menguji makanan yang akan disajikan,” ujarnya.

Menanggapi masukan dari pemerintah daerah, Charles juga mendukung adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan di provinsi maupun kabupaten/kota.

“Saya rasa ini masukan yang sangat baik di daerah ini kan, di setiap daerah pasti ada dinas kesehatan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, kenapa tidak? dinas kesehatan juga dilibatkan artinya dapur-dapur ini secara berkala dikunjungi oleh dinas kesehatan atau suku dinas kesehatan di daerah untuk melakukan evaluasi atau menguji bahan baku dan makanan yang sudah disiapkan untuk anak-anak,” pungkasnya. (gal/aha)